Warga Mappi, sebuah kabupaten di Papua, bersuara menentang Badan Ketertiban Umum (Satpol PP) setempat atas dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Warga menilai petugas Satpol PP berperilaku tidak pantas dan tidak adil terhadap individu tertentu di masyarakat.
Menurut sejumlah warga, petugas Satpol PP melakukan penggerebekan di rumah-rumah tanpa surat perintah yang jelas dan menggunakan kekerasan berlebihan saat melakukan penangkapan. Mereka juga dituduh terlibat dalam praktik korupsi, seperti meminta suap sebagai imbalan atas keringanan hukuman atau menutup mata terhadap kegiatan ilegal dengan imbalan pembayaran.
Seorang warga, yang enggan disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, berkata, “Petugas Satpol PP seharusnya melayani dan melindungi masyarakat, namun mereka malah menyalahgunakan kekuasaannya dan menyebabkan kerugian bagi orang-orang yang tidak bersalah. Kita perlu meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka menerapkan standar perilaku tertinggi.”
Warga lainnya melalui media sosial berbagi pengalamannya dengan petugas Satpol PP, menceritakan kisah pelecehan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat. Mereka menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut dan agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Satpol PP Mappi membantah ada kesalahan yang dilakukan petugasnya. Dia menyatakan, mereka hanya mengikuti perintah dan menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di kabupaten tersebut.
Namun, warga bersikukuh bahwa tindakan petugas Satpol PP tidak dapat diterima dan menuntut adanya tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka menyerukan pihak berwenang setempat untuk menyelidiki tuduhan tersebut dan memastikan keadilan ditegakkan.
Tuduhan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum harus ditanggapi secara serius dan diselidiki secara menyeluruh. Penduduk Mappi berhak merasa aman dan dilindungi oleh orang-orang yang bersumpah untuk melayani dan melindungi mereka, dan setiap kesalahan harus ditangani dan diperbaiki. Hanya dengan cara ini kepercayaan terhadap pemerintah daerah dapat dipulihkan dan masyarakat dapat bergerak maju ke arah yang positif.
